Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), diubah sebagai berikut: 1. Perencanaan lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Peraturan Daerah. mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jl. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 18. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031 dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pengkoordinasian penataan ruang di Kota. pemerintah; (b) persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap rencana tata ruang, seringkali menjadi penyebab terjadinya conflict of interest antar segenapE. Perda ini terdiri dari : Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Lingkup Wilayah Perencanaan; Bab III tentang Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota; Bab IV tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota; Bab V tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; Bab VI tentang Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota; Bab VII. memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau Papua; b. pengendalian pemanfaatan ruang; BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disebut KZB adalah angka perbandingan antara luas total. Yessi Arnita. 46. Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah. sejenis sesuai dengan rencana kota. Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2013-2033; Mengingat : 1. Created 21 June. 788. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020. Perwako Pekanbaru No. Perencanaan Tata. Agus Mulyadi, M. UMUM a. E. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E). Redaksi. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau tahun 2011-2030, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan; d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tata ruang Kota Pekanbaru sudah disusun pada tahun 2012 silam. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Jenis-jenis ruang terbuka menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bab III Pasal 6:Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 - 2030. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bandung; 21. 487,65 Ha. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Penyelenggaraan Penataan Ruang . bahwa agar bangunan gedung terselenggara secara tertib, terwujud sesuai fungsinya, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat dan guna tercapainya TAHUN 2006. Pada peraturan daerah tersebut, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 32. LAMPIRAN – II. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata. 13, LN. Rencana Tata Ruang yang baru ini berlaku sampai dengan tahun 2030, menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010. ,MURP PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN S-1 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2014 KATA. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1,Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62); 27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangRENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SEMARANG TAHUN 2000 – 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG Menimbang : a. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya dapat. Peraturan Daerah. 2017. dan Tata Ruang Kota Batam 98 Tabel 6. tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang Kota b. 3. Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Minggu (5/9/2021), mengatakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2020 pada Desember 2020 lalu. 39 Perencanaan Pembangunan Nasional terbagi atas tiga jenis perencanaan yaitu:40 Rencana Jangka Panjang, Rencana Lima Tahunan, dan Rencana Tahunan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota; 68. 768 Ha. Buku ini umum secara garis besar berisikan: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Bab 3 Rencana. penataan kota (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif); b. . struktur ruang didalam rencana tata ruang wilayah Kota Tanjungpinang yang sudah perda termasuk matriks indikasi program pemanfaatan ruang (Revisi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang No. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bulukumba dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah. Unduh dokumen PDF yang berisi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. 1. Provinsi Jawa Timur ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kenyataannya pada tahun 2006 kawasan lindung baru mencapai 2. Teknik Pengumpulan DataRencana Tata Ruang Wilayah Nasional . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. 4. perkembangan lingkungan strategis (global, regional,Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KEDIRI TAHUN 2021-2041. dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 17. No . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah. Misalnya pada aspek lingkungan, dalam rencana tata ruang diatur kawasan yang harus dikonservasi, kawasan budidaya, dan kawasan yang dikembangkan terbatas. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan diperjelas melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. Zona Pemerintahan Nasional. bahwa dalam rangka perencanaan Tata Ruang Wilayah. bahwa dalam. UMUM. Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan Madani. Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya; - 7 - 54. Batas Wilayah Perencanaan yaitu : a. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. 19. secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota. WALIKOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011-2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA. wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu wilayah kota. Wali Kota Kotamobagu dalam sambutannya mengatakan bahwa, setelah melalui proses penyusunan materi teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2020 lalu. 77, TLN No. CASCADING DINAS PUPR KOTA PEKANBARU TAHUN 2022. 5. 14 Tabel 5. 16. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KUPANG TAHUN 2011-2031. Rencana Tata. Berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota vs Rencana Detail. 1. Pasal 16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru; 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat: 1. "Geospasial menjadi perhatian bagi pemerintah. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA. 25. Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran. 16. RDTR Pekanbaru dan RTRW Provinsi Harus Sinkron. Pasal 4 Lingkup materi perencanaan tata ruang Kota terdiri dari : a. TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4),. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang. 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan. kualitas rencana tata ruang wilayah yang tinggi, di mana rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan: a. RDTR Pekanbaru dan RTRW Provinsi Harus Sinkron. Rencana itu diungkapkan Pelaksana Tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memaparkan. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Faktor Yang Mempengaruhi di Sekitar Area Panam Kota Pekanbaru”. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan. Pengaturan Penggunaan Lahan: Merencanakan dan mengatur penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota untuk berbagai tujuan, seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi alam, rekreasi, dan lainnya. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034; 1. Purnomohadi, N. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004–2013, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Perwakilan. wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sedangkan penataan ruang wilayah secara komplementerNomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13,. 9 Tahun 2015 Tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen hukum yang mengatur tentang rencana tata ruang dan wilayah provinsi untuk periode 2015-2035. Dan kebijakan ini semakin diperjelas dengan kebijakan derivasi yaitu Peraturan Menteri Dalam. Rencana struktur ruang wilayah yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Peraturan Daerah Kota. Unduh dokumen ini dalam. PEKANBARU - Peta rencana pola ruang dan peta rencana struktur ruang telah ditandatangani Wali Kota Pekanbaru dan 15 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Topik: Konsep Wilayah dan Tata Ruang. 25. 17. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Secara umum, Rencana Tata Ruang terdiri atas Rencana Rinci dan Rencana Umum Tata Ruang. dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. 40. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 – 2039, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tegineneng;. adalah peta administrasi Kota Pekanbaru (Gambar 1), peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru tahun 1991-2015 yang dip eroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau Penataan Ruang 39. Perbup No 59 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021-2041: d. . Perencanaan pertama, Rencana Induk 1965-1985, mengatur pengembangan kota ke segala arah, 15 kilometer dari Monas (Kompas, 23 Desember 2013). Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha memenuhi proporsi ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah kota. Ingerid L. 14. Secara legal formal penggunaan ruang di Jakarta sudah diatur dalam rencana tata ruang wilayah sejak 1965. Kantor Bappeda, Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kantor Statistik, serta instansi terkait lainnya. Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALI KOTA PALU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA. Kalau berjalan sendiri dikhawatirkan RDTR tidak sinkron," kata Hamdani. go. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2); 15. Dokumen RTRW & RDTR. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang: a. Daerahtentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032; LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2015 WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2015 . 24. 4. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang merupakan output dari perencanaan tata ruang adalah prasyarat utama bagi penyelenggaraan pembangunan kota,. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang. 6. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 17. Bagaimana kecocokanmu dengan jurusan ini, prospek kerjanya, serta cerita dari para mahasiswa dan alumni. 1. 2. 11. bahwa untuk mengarahkan pembangunan. bahwa dalam rangka penataan kota yang. Dokumen Substansi RTRW dan. disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Cari tahu informasi tentang jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) di tahun 2023. Tritura/Jln. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan semua peraturan daerah. Perda. 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya perlu disesuaikan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);. Karena adanya pilihan rencana maupun tatanan tertentu akan berpengaruh pada pembangunan dan kehidupan di suatu wilayah. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan wilayah Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG.